Pendidikan Karakter

oleh : Milya Sari, S.Pd., M.Si.

Falsafah pendidikan mengandung nilai-nilai universal yang diyakini oleh suatu bangsa. Terdapat 7 (tujuh) macam nilai-nilai universal (universal value) yang tumbuh di bumi Indonesia yang seharusnya hidup subur dalam pembentukan karakter bangsa, akan tetapi dalam realitanya kehidupan saat ini semakin memudar, kenapa ?

 7 (Tujuh) karakteristik bangsa Indonesia yang harus dimiliki oleh setiap individu berdasarkan Rumusan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat kurikulum Departemen Pendidikan Nasional tentang 18 Nilai-nilai dalam Pendidikan  Budaya dan Karakter Bangsa yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, 7 diantaranya adalah:

  1. Religius; Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama  yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
  2. Jujur; Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
  3. Toleransi; Sikap dan  tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya
  4. Disiplin; Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
  5. Kerja Keras: Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
  6. Mandiri; Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
  7. Rasa Ingin Tahu; Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar

 

Namun nilai-nilai ini memudar, termasuk di lembaga pendidikan, mengapa?

Pendidikan karakter adalah pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan karakter memerlukan keteladanan, perilaku nyata dalam kehidupan yang sebenarnya dan sentuhan mulai sejak dini hingga dewasa. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama bagi  anak, disinilah pendidikan karakter yang pertama bagi anak. Pendidikan karakter tidak bsa hanya dilakukan oleh sekolah. Pendidikan karakter harus menjadi gerakan moral, karena merupakan tanggungjawab semua pihak.

Nilai-nilai luhur bangsa yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional tidak lagi ditemukan dalam praktek kehidupan sehari-hari, karena semua kegiatan terjebak kepada hal-hal yang pragmatis materialistik yang di sebarkan secara bebas oleh berbagai media komunikasi. Peserta didik tidak lagi melihat keteladanan dalam kehidupannya sehari, apa yang dipelajarinya di sekolah menjadi bertolak belakang dengan apa yang dilihat dan didengarnya dalam dunia nyata. Sehingga anak meniru nilai-nilai dari perilaku orang-orang disekitarnya, dan menganggap biasa nilai-nilai yang kurang baik tersebut. Untuk menumbuhkan nilai-nilai kebaikan tersebut perlu kerjasama semua pihak, dari keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Prayitno & Manullang (2010 : 13-32), Prayitno & Khaidir (2011 : 31- 40) mengemukakan  contoh-contoh memudarnya nilai-nilai ini dalam kehidupan yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) isu utama, yaitu:

1)        Isu kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan

  • Bidang ekonomi.

Kesenjangan ekonomi, tingginya angka pengangguran, masyarakat yang konsumtif namun produktifitas rendah, motivasi menjadi PNS sangat tinggi dengan menghalalkan segala cara.

  • Hubungan sosial kemasyarakatan.

Sikap gotong royong dan musyawarah mulai menghilang, diganti dengan sikap lebih individu. Lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dibanding kepentingan rakyat banyak. Keharmonisan keluarga, tetangga dan warga masyarakat mulai berkurang. Keteladanan dari pimpinan  makin luntur, memicu ketegangan antar warga, antar kelompok beragama dan antar suku.

  • Dunia hukum

Penegakan hukum dirasakan lemah dalam berbagai bidang. Ketidak adilan dalam membuat keputusan memicu ketidak percayaan masyarakat kepada hukum dan pemerintah.

  • Globalisasi dan dunia maya

Globalisasi dalam bidang teknologi informasi membuat siapa saja bisa memperoleh informasi, walaupun hal itu belum layak untuk di konsumsi. Ini menimbulkan kesenjangan pada pribadi yang bersangkutan sehingga terjadinya perilaku penyimpang. Diperparah oeh upaya sensor yang lemah dari pihak yang berkepentingan.

2)        Isu-isu pendidikan

  1. Pembelajaran
  • Pembelajaran lebih mengutamakan prestasi siswa sesaat di akhir pembelajaran. Praktek peniaian cenderung menggunakan sistem rangking yang lebih mendiskriminasi kemampuan peserta didik daripada mengembangkan kemampuannya.
  • Pendekatan pembelajaran lebih menekankan pada behavioristik, mengutamakan aspek kognitif, akibatnya pembelajaran hanya menghasilkan pengetahuan belaka tanpa dapat di ubah menjadi perilaku, atau kebiasaan apalagi karakter.
  • Ketidaknyamanan lingkungan sekolah menyebabkan peserta didik tidak nyaman dan betah berada di lingkungan  kelas dan sekolah.
  • Belajar dirasakan sebagai kegiatan yang sulit, dengan kegiatan yang monoton dan membebani. Hasil belajar yang diperoleh hanya sekedar hafalan tanpa makna dalam kehidupan sehari-hari.
  • Masih sering terjadi praktik kekerasan dan penghukuman dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal dan perlakuan skorsing dan mengeluarkan siswa dari sekolah. Semua tindakan tersebut dilakukan atas nama penegakan disiplin sekolah
  • Sekolah membiarkan adanya diskriminasi tentang nilai dan kedudukan dan pentingnya bidang studi tertentu. Padahal semua mata pelajaran bermanfaat bagi pembinaan dan kemandirian peserta didik. UN yang hanya menguji beberapa mata pelajaran tertentu makin memperbesar diskriminasi ini.
  • Kegiatan pengayaan dan remedi tidak menjadi perhatian pendidik dan sekolah, perannya diambil alih oleh lembaga bimbingan belajar di luar sekolah. Adanya tindakan sengaja dari pendidik mengurangi materi di kelas, sehingga materi selanjutnya di laksanakan di luar kelas dengan biaya tertentu. Tindakan ini sangat tidak jujur dan melanggar kode etik guru.
  • Mengatasi kelemahan peserta didik terhadap penguasaan materi pelajaran, pihak sekolah (kepala sekolah dan guru) sengaja membiarkan peserta didik untk mencontek, supaya peserta didik bisa lulus Ujian Nasional. Hal ini menghancurkan nilai-nilai kemandirian, kerja keras, kejujuran, disiplin dan nilai Ketuhanan (religius).
  1. Manajemen pendidikan
  • Manajemen tidak menyalurkan nilai pedagogis, lebih merorientasi bisnis. Pelayanan birokrasi kurang mendidik.
  • Adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi akademik dan fungsi pendidik, guru mengajar tidak sesuai dengan latar pendidikannya. Ini mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan.
  • Adanya kekurangan tenaga pendidik pada bidang studi tertentu dan kelebihan pada bidang studi lainnya, sehingga terjadi tugas rangkap yang mengganggu kinerja pendidik.
  • Tugas kepengawasan yang tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang diawasinya.
  • Pimpinan yang ikut membiarkan dan menggerakkan pendidik untuk memberikan kesempatan mencontek kepada siswanya agar bisa lulus UN.
  • Kerjasama antara sekolah dan komite sekolah belum hamonis, sehingga sekolah belum memperoleh manfaat yang memadai dari kerjasama ini.
  1. Satuan pendidikan formal, non formal, dan informal serta keterkaitan ke tiganya
  • Realisasi isi/kurikulum pendidikan formal lebih mengembangkan aspek kognitif, materi hanya sekedar hafalan, sehingga potensi sikap yang membentuk karakter terabaikan.
  • Standar isi satuan pendidikan non formal sudah disetarakan dengan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar dan menengah. Lebih mengutakan pembentukan pribadi cerdas secara individu.
  • Pendidikan informal terkait langsung dengan suasana pendidikan formal, karena orangtua adalah lulusan lambaga pendidikan formal. Jika kualitas pendidikan formal rendah maka kualitas pendidikan informal juga rendah. banyaknya orangtua yang bekerja membuat kesempatan pengasuhan anak menjadi berkurang.

3)        Isu-isu kelembagaan.

Budaya kelembagaan adalah kegiatan pendidikan karakter. Suasana kinerja kelembagaan harus mampu membangun karakter individu dan lembaga itu sendiri. Namun hampir semua aspek aktivitas kelembagaan ditentukan oleh kuasa uang. Hal ini mempengaruhi kinerja birokrasi dan pelayanan publik, karena proses pengangkatan personil dan kinerjanya dipengaruhi oleh suap, korupsi dan nepotisme.

  • Jabatan dan pengangkatan

Diwarnai isu suap, kolusi dan kenoptisme, yang menyebabkan ketidaksesuaian kemampuan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga terjadi inefisiensi dan rendahnya produktivitas.

  • Pelayanan kepada masyarakat

Berbelit-belitnya layanan birokrasi, yang disertai pungli membuat  tingginya biaya administrasi.

  • Modal untuk meraih jabatan

Adanya praktek politik uang untuk memenangkan jabatan tertentu. Sehingga  manghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Sikap ini jauh dari kejujuran yang merupakan karakter luhur bangsa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s