UJIAN NASIONAL

Oleh: Milya Sari. S.Pd., M.Si

 

Ujian Nasional masihkah diperlukan?

Tujuan UAN adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik serta untuk mengukur mutu pendidikan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah.

Dasar hukum dari pelaksanaan UN adalah :

Undang-Undang  No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2)

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada BAB X . STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN. Bagian Keempat  tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah. Pasal 66, Pasal 67, dan Pasal 68.

Pasal 66

  •  Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63   ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
  • Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
  • Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

  • Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
  • Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.
  • Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68 : Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

  • pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
  • dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
  • penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
  • pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 tentang  Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Smp/Mts), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010.

Kenapa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan UN?

Banyak hal yang mendasari kondisi ini terjadi. Berawal dari Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Ini adalah satu dari 8 standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesai, namun belum merata pelaksanaannya. Begitu juga kualitas standar pendidik yang menentukan proses pembelajaran berdasarkan standar proses dan  standar isi yang ditetapkan.  Belum semua sekolah di wilayah Indonesia bisa memenuhi 8 standar minimal tersebut. Pemerintah belum  memenuhi kebutuhan hak manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan peningkatan kualitas guru. Bagaimana mungkin bisa menentukan ujian standar, jika semua standar yang ditetapkan belum terpenuhi.

UN ini adalah kebijakan pendidikan yg samasekali tidak mempertimbangkan keadilan bagi siswa. Karena dengan kondisi sekolah yang tidak sama mereka diwajibkan utk bisa lulus dengan standar yang sama. Ketidaklulusan juga membawa dampak dan implikasi yg terlalu besar bagi siswa, guru, sekolah, dan daerah. Itulah sebabnya terjadi kecurangan UN di mana-mana karena mereka merasa UN terlalu besar resikonya (very high stakes testing). Namun bagi pemerintah “UN tetap penting karena tidak hanya untuk memetakan kualitas sekolah, tapi juga mengetahui kualitas murid dan standarisasi pendidikan.”

Menurut Dharma (2007) : Ujian nasional adalah sebuah bentuk tes yang dikategorikan sebagai ’high-stakes’ (taruhan besar) karena digunakan untuk menjadi penentu utama dalam menilai siswa, dan bahkan menjadi penentu utama untuk menetapkan apakah seorang siswa lulus atau tidak. Sedangkan sebuah tes disebut standar apabila semua siswa menjawab pertanyaan yang sama dalam kondisi yang serupa dan jawaban mereka dinilai dengan cara yang sama. Fungsi tes standar hanyalah sekedar untuk memetakan kualitas pendidikan. Itupun jika dilaksanakan dengan valid dan terpercaya.

Apakah sebuah tes standar yang ’high-stakes’ seperti UN bisa meningkatkan kualitas siswa dan kualitas pendidikan? Banyak pemerhati pendidikan menjawab tidak. Riset dari National Academy of Sciences di Amerika dalam Dharma (2007) justru menunjukan bahwa tes standar yang ‘high-stakes’ macam UN justru menyebabkan kerugian baik pada siswa maupun pada pendidikan itu sendiri. Ada beberapa alasan, yaitu :

  1. Ujian Nasional sebagai Tes standar ‘high-stakes’ tidak adil bagisiswa. Siswa yang paling dirugikan adalah siswa yang bersekolah di sekolah yang berkualitas buruk, tidak memiliki guru yang layak mengajar, tidak memiliki fasilitas baik buku diktat, perpustakan, maupun laboratorium. Padahal pemerintah sendiri mengakui bahwa sebagian besar sekolah kita adalah berkualitas buruk!. Ujian nasional ini menghukum siswa atas masalah yang di luar kontrol mereka. Banyak yang berpendapat bahwa tidak adil dan tidak mendidik untuk meluluskan siswa jika mereka tidak layak untuk diluluskan. Tapi jika siswa tidak memiliki akses pada pendidikan yang layak maka bagaimana mungkin mereka bisa disalahkan? Sistemnya yang salah dan bukan siswa yang harus dikorbankan dalam hal ini. Hasil tes juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor non-sekolah yang mempengaruhi hasil belajar seperti kemiskinan, kelaparan, mobilitas siswa, kesehatannya, keselamatannya, pendidikan orang tua, dll yang sebenarnya turut mempengaruhi hasil belajar siswa
  2. Ujian Nasional menyebabkan sekolah mengerahkan hampir semua sumber dayanya untuk mengajarkan bagaimana agar lulus UN. Ini tidak bisa disangkal bahwa bahkan siswa sekolah berstandar nasional ataupun internasional (SSN dan SSI) harus ikut bimbingan belajar agar bisa lulus UN. Suatu kesia-siaan.
  3. Ujian Nasional mendorong sekolah untuk menyusun kegiatan belajar mengajarnya menjadi sekedar untuk dapat lulus UN dan bukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Akibatnya apa yang tidak diujikan akan ditinggalkan dan dinomor duakan. Pengajaran bahasa (Indonesia ataupun Inggris) tidak lagi dirancang agar siswa menguasai ketrampilan dalam berbicara, mendengar, membaca dan menulis, tapi diarahkan agar siswa dapat menjawa soal-soal dalam UN yang sama sekali tiak ada hubungannya dengan kebutuhan penguasaan bahasa itu sendiri. Pendidikan telah direduksi menjadi sekedar bimbingan tes agar dapat lulus UN. Yang terjadi adalah ‘test-coaching’ dan bukan ‘learning’.
  4. Ujian Nasional akan menyebabkan meningkatnya drop-out. Sebagian besar siswa yang tidak lulus UN tidak kembali ke sekolah meneruskan pendidikannya. Jika UN SD ini juga akan menjadi penentu kelulusan maka bisa dipastikan akan banyak siswa yang tidak lulus tidak akan kembali ke bangku sekolah.
  5. Ujian Nasional membuat guru-guru baik harus mengubah strategi mengajarnya agar dapat memenuhi tujuan kelulusan UN. Hal ini menyebabkan kualitas pengajaran mereka menjadi buruk karena mereka akhirnya hanya akan mengajar demi tercapainya ujuan UN tersebut.
  6. Ujian Nasional memberikan gambaran kualitas pendidikan yang salah kepada publik. Masyarakat berhak tahu bagaimana kualitas sekolahnya. Hasil UN bukanlah representasi dari kualitas sekolah. Masyarakat akhirnya akan menilai kualitas sekolah HANYA dari nilai UN yang diperoleh siswa sekolah tersebut. Ini jelas menyesatkan.

Jadi bisa dikatakan UN tidak meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil studi National Academy of Sciences di Amerika menunjukkan bahwa ujian standar tidaklah seharusnya dijadikan sebagai penentu utama dalam menilai hasil pendidikan. UN jelas menghukum siswa, dan juga guru, atas hal yang di luar kuasa mereka. Hal ini mendorong mereka meninggalkan pembelajaran dan beralih kepada latihan soal. Sekolah juga melakukan berbagai cara agar siswanya bisa lulus, dengan melakukan berbagai kecurangan, misalnya mempersilahkan siswanya mencontek, jawaban ujian yang “bocor” sebelum ujian berlangsung, dan sebaginya.

jika sekolah saja membiarkan, bahkan menganjurkan peserta didiknya melakukan kecurangan, apakah kita masih bisa berharap pendidikan karakter dapat diterapkan di sekolah?

disamping itu, kondisi ini juga menyebabkan kurikulum sekolah menjadi terkorupsi dan pembelajaran menjadi tidak penting sehingga merugikan siswa dan pendidikan itu sendiri. Sementara nilai UN dijadikan sebagai patokan kualitas siswa atau sekolah, nilai UN itu sendiri bukanlah representasi dari kualitas siswa ataupun sekolah sebenarnya. Tes yang diberikan dalam UN hanyalah memotret sebagian kecil dari proses pendidikan yang begitu luas dan beragam. Ujian Nasional lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.

Ujian nasional adalah salah satu alat pengukuran output pendidikan dan bukan perangkat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ujian Nasional dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah (dalam hal ini dinas pendidikan) dalam menyelenggarakan pendidikan.

Akar persoalan pendidikan bukan pada ujian nasional atau kurikulum yang berlaku, tetapi karena rendahnya kualitas guru secara umum dan tidak meratanya persebaran guru-guru profesional. Menurut laporan Balitbang Depdiknas sendiri hanya sekitar 30 persen dari keseluruhan guru SD di Indonesia yang memiliki kualifikasi untuk mengajar. Hal yang sama juga terjadi di satuan pendidikan menengah, terutama di lingkungan sekolah Depag. Data Departemen Agama (2006) menyebutkan bahwa sekitar 60 persen guru madrasah tidak mempunyai kualifikasi mengajar. Jadi inilah sebenarnya akar persoalan pendidikan kita, buruknya mutu guru yang mengajar, dan bukan karena mereka perlu ujian yang berstandar nasional.

Pemerintah Cina juga tidak melakukan ujian nasional yang berlaku untuk semua daerah di daratan China. Mereka bahkan membuat sebuah keputusan untuk mendorong sekolah-sekolah dasar dan menengah mereka untuk menerapkan ujian kelulusan mereka sendiri, bukan ujian yang dibuat oleh lembaga pendidikan Negara. Pemerintah China juga melarang pemerintah daerah menggunakan jumlah siswa yang diterima di jenjang pendidikan lebih tinggi sebagai ukuran untuk menentukan kualitas sekolah. Menurut Yong Zhao, professor bidang pendidikan di Michigan State University, dalam artikelnya “China and the Whole Child” yang dimuat dalam majalah Education Leadership (Mei 2007), persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan di negeri Tirai Bambu itu bersumber pada satu hal, yakni pemberlakuan sistem ujian yang distandarkan (standardized testing) secara nasional, yang kemudian menghasilkan praktik pendidikan yang berorientasi pada tes (test-oriented education). Di Cina yang menentukan kelulusan siswa adalah sekolahnya. Departemen Pendidikannya akan mengontrol dan mengawasi mana sekolah-sekolah yang meluluskan siswanya sampai 100%,. Jika terdapat kecurangan, maka sertifikasi untuk Guru dan Kepala Sekolahnya di cabut (kalo perlu seumur hidup). Ujian nasional bukan penentu kelulusan, tapi sebagai standar evaluasi. Kelulusan ditentukan oleh guru (pendidik). UN juga dijadikan sebagai reward bagi siswa karena dapat digunakan sebagai bahan untuk masuk PT dan untuk bekerja.

Usulan kepada Depdiknas untuk pelaksanaan  UN, seperti yang dikemukakan Dharma (2007) bahwa:

  1. Tidak  menjadikannya sebagai penentu kelulusan. Biarkan setiap propinsi yang menentukan kriteria kelulusan siswa mereka masing-masing. Mereka yang tahu bagaimana kualitas siswa mereka masing-masing tanpa harus membandingkan dengan atau menetapkan standar yang sama dengan propinsi yang lain.
  2. Ujian Nasional dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah (dalam hal ini dinas pendidikan) dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi bukan untuk mengukur kinerja siswa.
  3. Serahkan tanggungjawab kontrol pendidikan ini kepada masing-masing propinsi. Lakukan desentralisasi pendidikan. Dengan menyerahkan tanggungjawab kualitas pendidikan kepada setiap propinsi maka setiap propinsi akan berusaha untuk melakukan upaya terbaiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing tanpa harus didikte oleh pusat. Pusat hanya berperan dalam membantu memberikan alternatif-alternatif perbaikan kualitas dan mendorong setiap propinsi untuk mendayagunakan semua kapasitas yang mereka miliki. Depdiknas juga akan mendorong agar setiap propinsi berupaya untuk bersinergi dan bekerja sama dengan propinsi lain dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tersebut.
  4. Jika ingin dijadikan sebagai exit exams bagi siswa SLTA dan SLTP maka lakukan beberapa kali dalam masa tiga tahun seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Hal ini akan memberi kesempatan bagi setiap sekolah untuk melakukan perbaikan diri selama tiga tahun tersebut dan bukan menjadi vonis bagi siswa dan sekolah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s