RSBI Nasibmu Kini..

Berdasarkan dasar keputusan MK yang membatalkan Pasal  50 ayat  (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  menyatakan, “Pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah menyelenggarakan  sekurang-kurangnya  satu  satuan  pendidikan  pada  semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”,  terhadap UUD RI tahun 1945 dengan keputusan No. 5/PUU-X/2012.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan MK membatalkan RSBI.

A. Tujuan pendidikan Nasional terdapat dalam Undang-Undang  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  (UU  Sisdiknas)  di  Indonesia  jelas tercantum  tentang:  1) rumusan  tentang pendidikan dan pendidikan  nasional;  2)  dasar pendidikan nasional; dan 3) fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berakar pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia  dan  tanggap  terhadap tuntutan perubahan zaman.

(dua)  hal  yang  dipertimbangkan  dalam  menentukan landasan   filosofis   dalam   pendidikan   nasional   Indonesia.

  1. Pertama,   adalah pandangan tentang manusia Indonesia.
  2. Kedua,  pandangan  filosofis  pendidikan  nasional  di  pandang  sebagai  pranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lain dalam masyarakat.

Berdasarkan   landasan   filosofis   pendidikan   nasional   tersebut   memberikan penegasan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia hendaknya mengimplementasikan ke arah:

  1. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma persatuan
    bangsa dari segi sosial, budaya, ekonomi dan memelihara keutuhan bangsa dan negara.
  2. Sistem    pendidikan    nasional    Indonesia    yang    proses    pendidikannya memberdayakan semua institusi pendidikan agar individu dapat menghargai perbedaan  individu  lain,  suku,  ras,  agama,  status  sosial,  ekonomi  dan
    golongan sebagai manifestasi rasa cinta tanah air. Dalam hal ini pendidikan
    nasional dipandang sebagai bagian dari upaya nation character building bagi
    bangsa Indonesia.
  3. Sistem pendidikan nasional Indonesia yang bertumpu pada norma kerakyatan
    dan demokrasi. Pendidikan hendaknya memberdayakan pendidik dan lembaga
    pendidikan untuk terbentuknya peserta didik menjadi warga yang memahami
    dan   menerapkan   prinsip   kerakyatan   dan   demokrasi   dalam   kehidupan
    bermasyarakat  dan  bernegara.  Prinsip  kerakyatan  dan  demokrasi  harus
    tercermin dalam input-proses penyelenggaraan pendidikan Indonesia.
  4. Sistem pendidikan  nasional Indonesia  yang bertumpu pada  norma  keadilan
    sosial untuk seluruh warga negara Indonesia. Perencanaan dan pelaksanaan
    pendidikan menjamin pada penghapusan bentuk diskriminatif dan menjamin
    terlaksananya pendidikan untuk semua warga negara tanpa kecuali.
  5. Sistem pendidikan nasional yang menjamin terwujudnya manusia seutuhnya
    yang   beriman   dan   bertaqwa,   menjunjung   tinggi   hak   asasi   manusia,
    demokratis,  cinta  tanah  air  dan  memiliki  tanggung  jawab  sosial  yang
    berkeadilan. Dengan demikian Pancasila menjadi dasar yang kokoh sekaligus
    ruh pendidikan nasional Indonesia.

BVisi-Misi Pendidikan Nasional

Bahwa  sesungguhnya,  visi-misi  sistem  pendidikan  nasional  bangsa  Indonesia adalah:

  1. Melaksanakan  amanat  konstitusi: “..memajukan kesejahteraan umum, men-cerdas-kan kehidupan bangsa….”;
  2. Melaksanakan  visi-misi:  ”… nation  and  character  building……”  dalam makna   manusia  (SDM,   bangsa)   yang   berbudaya   dan   beradab,   serta berkarakter luhur  (bermoral) yang menjadi landasan bangsa  – negara yang jaya!;
  3. Membudayakan  nilai  dasar  negara  Pancasila  sebagai  asas  kerohanian bangsa, jiwa bangsa dan jatidiri nasional sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat, sebagai identitas dan integritas bangsa dan SDM Indonesia.

Visi-misi ini hanya terwujud melalui sistem pendidikan nasional yang dijiwai, dilandasi  dan  dipandu  oleh  sistem  filsafat —termasuk  filsafat  pendidikan— Indonesia yakni filsafat Pancasila.

C. Pelaksanaan RSBI

  1. Dirjen Pendidikan Dasar menyebutkan bahwa lahirnya ide rintisan sekolah bertaraf internasional didasari oleh era globalisasi  yang  menuntut  kemampuan  daya  saing  yang  kuat  antar negara  dalam  teknologi,  manajemen  dan  sumber  daya  manusia. keunggulan sumber daya  manusia yang memiliki daya  saing tinggi pada  tingkat internasional, akan menjadi daya tawar tersendiri dalam era globalisasi ini.
  2. secara   definitif,   SBI   adalah   sekolah   yang   sudah   memenuhi   dan melaksanakan 8 standar  nasional  pendidikan (SNP.   8   aspek   SNP   ini   kemudian diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, dan diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari salah satu anggota Organization For Economic Co-Operation  And  Development (OECD)  dan/atau  negara  maju  lainnya,  yang mempunyai  keunggulan  tertentu  dalam  bidang  pendidikan,  serta  diyakini  telah mempunyai reputasi mutu yang diakui secara internasional.
  3. SBI  didasari  oleh  filosofi  eksistensialisme  dan  esensialisme (fungsionalisme).
  4. RSBI/SBI dapat dikatakan memiliki  paham  filsafat  neoliberalisme.  RSBI/SBI  merupakan  sebuah  konsep pendidikan  yang  mengacu/bergantung  pada  OECD  atau negara maju lainnya, dan OECD berpaham filsafat neoliberalisme.

D. Hal-hal yang dilanggar atau yang bertentangan dalam pelaksanaan RSBI adalah:

1)  Kewajiban negara untuk   mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tertuang dalam:

  1. Pembukaan UUD 45 (pada alinea 4) yang secara jelas menyatakan …..“mencerdaskan kehidupan  bangsa”.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  sarana  dalam  upaya Negara  “mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.
  2. Ada  enam  hal  bahwa  konsep  RSBI  dan  SBI  bertentangan  dengan pembukaan UUD 1945, khususnya alinea yang keempat, yakni:
    1. RSBI, SBI mengabaikan kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia.  RSBI,  SBI hanya melindungi dan menjamin anak-anak yang lolos sensor melalui tes seleksi standardisasi, mengabaikan hak-hak setiap warga negara.
    2. RSBI,   SBI   mengabaikan   kewajiban   negara   untuk   memajukan kesejahteraan  umum,  sebab  substansi  RSBI,  SBI  adalah  pendidikan sebagai komoditas   global   berbasis   nilai   kapitalisme   neoliberal.
    3. RSBI,  SBI,  bukannya  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  melainkan hanya menimbulkan stratifikasi sosial baru karena hanya mendidik dan mengajar   anak-anak   yang   berkualitas   dan   memiliki   kemampuan ekonomi yang tinggi.
    4. RSBI,  SBI  mengabaikan  kemerdekaan  kebebasan  manusia  sebagai manusia   seutuhnya   sebab   RSBI,   SBI   yang   berpaham   kapitalis neoliberal   mereduksi   manusia   hanya   sebagai   human   capital. Kebebasan manusia hanya sebatas kebebasan individu untuk bersaing dan  berkompetisi,  sehingga RSBI, SBI  menciptakan  kebebasan  individual  untuk  memilih (free  choice) berdasarkan kekuatan finansial.
    5. RSBI, SBI menciptakan ketidakadilan sosial, menghalangi setiap warga negara  untuk  menikmati  pendidikan  yang  berkualitas  dan  bermutu.
    6. RSBI, SBI menciptakan suatu negara bar,  karena mengacu  pada  OECD  dan  negara  maju  lainnya. Sedangkan paham OECD adalah paham globalisasi neoliberalisme kapitalis.

2) Falsafah pendidikan nasional.

Pendidikan   berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk watak  serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab harus selalu berdasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia , yaitu Pancasila.

Dasar  filosofis  RSBI/SBI  berbeda  dengan  dasar falsafah pendidikan nasional. RSBI/SBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan  esensialisme (fungsionalisme).  Sedangkan pendidikan   nasional   dilandasi   dan   berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia.

Landasan falsafah diselenggarakannya RSBI tersebut secara   jelas   telah   bertentangan   dengan   semangat   bangsa   Indonesia sebagaimana   diamanatkan   dalam   Pembukaan   UUD 1945  dan juga bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1); Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3)  Bentuk  baru  liberalisasi pendidikan;

RSBI atau  SBI  merupakan  bentuk  dari  pengabaian  kewajiban  negara  untuk membiayai sepenuhnya pendidikan dasar sebagaimana diatur Pasal  31  ayat (2)  UUD  1945  yang  secara  tegas  menyebutkan  negara  wajib  membiayai pendidikan dasar; Ketika negara mengabaikan kewajibannya membiayai sepenuhnya pendidikan dasar melalui satuan pendidikan bertaraf internasional yang diwujudkan dalam RSBI atau SBI dan membiarkan pihak Sekolah RSBI dan SBI untuk memungut biaya  pendidikan  kepada  masyarakat,  maka  hal  ini  dapat  diartikan  sebagai bentuk baru liberalisasi pendidikan.

Biaya pendidikan  yang mahal dan berorientasi pada modal akan menghalangi akses pendidikan untuk berbagai kalangan  yang tidak mampu. Dijadikannya sistem manajemen mutu ISO 9001 dan ISO 14000 versi terakhir   sebagai   pedoman   pengeloaan   RSBI/SBI   membuktikan   bahwa RSBI/SBI ini diperlakukan sebagai suatu korporasi, bukan lagi sebagai institusi pendidikan  yang  memiliki  misi  social-kemanusiaan

4)  Menimbulkan   dualisme   sistem pendidikan;

Dalam pelaksanaannya sekolah bertaraf internasional berorientasi kepada kurikulum internasional dan menggunakan bahasa internasional dalam hal ini bahasa inggris sebagai bahasa pengantar. Sedangkan sekolah umum atau  nasional menggunakan  kurikulum  nasional  dan  menggunakan  bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar;

Hal ini menyebabkan terjadinya dualisme sistem pendidikan di Indonesia yaitu sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan (bertaraf) internasional. Kedua sistem pendidikan ini memiliki perbedaan setidaknya dari aspek kurikulum.

Proses penyusunan kurikulum pendidikan suatu negara harus berdasarkan  kondisi  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  politik  di  negara  itu  dan tidak mengambil kurikulum dari negara lain yang belum tentu sesuai dan dapat diterapkan di Indonesia; RSBI atau SBI tidak menggunakan kurikulum nasional namun justru menggunakan kurikululum internasional. Pemerintah juga harus mengeluarkan biaya untuk membeli lisensi kurikulum dari pihak asing yang berdampak pada menambah beban biaya pendidikan.

Kurikulum  merupakan  filosofi,  tujuan,  desain  dan  implementasi  suatu program. Saat filosofi, tujuan dan desain program diimpor dari negara lain, dalam  ini  Negara-negara  OECD,  maka  filosofi,  tujuan  dan  desain  program belumlah  tentu  sesuai  dengan  keadaan  di  Indonesia

5)  Menimbulkan   diskriminasi   dan kastanisasi dalam bidang pendidikan;

Citra  yang  melekat  kepada  sekolah  bertaraf  internasional  membuat
sekolah-sekolah  tesebut  menjadi  sekolah  favorit  dan  unggulan  di  setiap
daerah. Dasar seleksi yang dilakukan pihak RSBI atau SBI tidak saja memperhatikan kemampuan intelektual dari siswanya namun juga kemampuan finansial dari orang tua siswa.  Jadi dalam pelaksanaannya RSBI/SBI telah bertindak  diskriminatif  dan melanggar  hak  bagi  warga  negara  Indonesia khususnya terhadap siswa dari keluarga sederhana atau tidak mampu (miskin).

RSBI  dan  SBI  juga  menyebabkan  terjadinya kastanisasi (penggolongan)  dalam  bidang  pendidikan.  Hanya  siswa  dari keluarga kaya atau mampu yang mendapatkan kesempatan sekolah di RSBI atau SBI (sekolah kaya atau elit). Sedangkan siswa dari keluarga sederhana atau  tidak  mampu  (miskin)  hanya  memiliki  kesempatan  diterima  di  sekolah umum  (sekolah miskin/kurang fasilitas).

6)   Berpotensi  menghilangkan  jati  diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

Penekanan Bahasa pengantar Bahasa Inggris kepada   mata   pelajaran   bahasa   inggris,   matematika   dan   fisika   berpotensi menyebabkan hilangnya jati diri bangsa dan keluar dari semangat dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan   UUD 1945. Penggunaan bahasa. inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah yang dikelola pemerintah akan mengurangi makna bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal  36 UUD  1945 yang menyebutkan  “bahasa negara adalah bahasa indonesia”;

Selain itu, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar  dalam kelas RSBI juga bisa memperlambat pencapaian para murid. Bahasa  pengantar dan karakter lulusan yang hendak dibangun dari sekolah bertaraf internasional dinilai tidak melahirkan manusia berkepribadian Indonesia.

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan salah satu tugas pendidikan nasional dan kewajiban yang perlu dipertahankan demi menjaga keutuhan dan jati diri bangsa Indonesia. Penekanan  bahasa  inggris  bagi  siswa  di  sekolah  RSBI  atau  SBI merupakan  penghianatan  terhadap  sumpah  pemuda  tahun 1928   yang menyatakan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia.

E. Kelemahan pelaksanaan RSBI

1)     Program ini tidak didahului dengan riset yang mendalam dan konsepnya  lemah.  Dengan  menyatakan  bahwa  SBI  =  SNP  +  X,  maka sebenarnya  konsep  SBI  ini  tidak  memiliki  bentuk  dan  arah  yang  jelas. Jika konsep ini secara jelas menyatakan mengadopsi atau  mengadaptasi  standar  pendidikan  internasional  seperti  Cambridge , GCSE  atau  IB,  maka  akan  lebih  jelas  ke  mana  arah  dan  tujuan  dari program ini.

2)     Dikdasmen  membuat  rumusan  4  model  pembinaan  SBI  tersebut  yaitu: Model  Sekolah  Baru  (Newly  Developed),  Model  Pengembangan  pada Sekolah  yang  Telah  Ada  (Existing  School),  Model  Terpadu,  dan  Model Kemitraan.

3)     Konsep  ini  berangkat  dari  asumsi  dan  anggapan  yang  salah  tentang
penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan hubungannya
dengan  nilai  TOEFL.  Padahal tidak ada hubungan antara nilai TOEFL
dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris. Skor TOEFL  yang  tinggi  belum  menjamin  kefasihan  dan  kemampuan  orang dalam  menyampaikan  gagasan  dan  pengetahuannya  dalam  bahasa Inggris.  TOEFL lebih cenderung mengukur kompetensi seseorang, padahal yang dibutuhkan guru sekolah bilingual (dwi bahasa) adalah  penampilannya,  dan  penampilan  ini  banyak  dipengaruhi  oleh faktor-faktor non-linguistic. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogik
(pendidikan).

4)     Penyusun  konsep  ini  nampaknya  juga  tidak  memahami  bahwa  tidak
semua guru, terutama guru PNS bisa dijadikan fasih dan mahir berbahasa
Inggris,  apalagi  harus  mengajar  dengan  menggunakan  bahasa  Inggris
meskipun orang tersebut diminta untuk tinggal dan hidup di negara yang
menggunakan   bahasa   Inggris   sebagai   bahasa   sehari-hari.

5)     Dengan penekanan pada penggunaan bahasa Inggris sebagai “medium of
instruction”  di  kelas  oleh  guru-guru  yang  baik  kemampuan  penguasaan
materi,  pedagogi,  apalagi  masih  berjuang  untuk  belajar  bahasa  inggris
jelas akan membuat proses belajar-mengajar menjadi kacau. Penekanan bahasa Inggris pada sekolah bertaraf internasional seperti RSBI dan SBI juga melahirkan diskriminasi berbasis bahasa dan pembagian kelas  dalam  sistem  pendidikan.  Siswa-siswa  yang  memiliki  kemampuan bahasa  Inggris  akan  menjadi  siswa  “kelas  satu”,  sedangkan  siswa  –  siswa     yang tidak mampu akan menjadi siswa “kelas dua”;

6)     Kritik   paling   mendasar   sepertinya   adalah   kesalahan   asumsi   dari
penggagas sekolah ini bahwa  Sekolah  Bertaraf/Berstandar internasional
itu harus diajarkan dalam bahasa asing (khususnya dengan menggunakan
bahasa  inggris)  dengan  menggunakan  media  pendidikan  modern  dan
canggih seperti laptop, infokus, dan lain-lain. Kurikulumnyalah  yang  seharusnya  bertaraf  internasional atau dalam kata lain tidak di bawah kualitas kurikulum negara lain yang sudah  maju.  Jadi  fokus  kita  adalah  pada  penguatan  dan  pembenahan kurikulumnya.

7)     Kesalahan mendasar lain adalah pendapat dan anggapan bahwa Sekolah
Bertaraf/Berstandar  Internasional  hanyalah  bagi  siswa  yang  memiliki
standar   kecerdasan   tertentu.   Kurikulum   yang   bertaraf   internasional
dianggap   tidak   bisa   diterapkan   pada   siswa   yang   memiliki   tingkat
kecerdasan rata-rata, apalagi di bawah rata-rata. Ini juga mengasumsikan
bahwa SNP  (Standar Nasional Pendidikan) hanyalah bagi mereka yang
memiliki tingkat kecerdasan rata-rata dan di atas rata-rata.

8) Dengan program SBI ini Depdiknas memberikan pandangan/persepsi yang
keliru  kepada  para  orang  tua,  siswa,  dan  masyarakat  bahwa  sekolah-
sekolah yang ditunjuknya menjadi sekolah rintisan internasional tersebut
adalah   sekolah   yang   akan   menjadi   Sekolah   Bertaraf/Berstandar
Internasional   dengan   berbagai   kelebihannya.

Berdasarkan  pandangan  secara  filosofis,  apakah  sebenarnya  tujuan dari  program  SBI?  Apabila  yang  hendak  dituju  adalah  peningkatan  kualitas pembelajaran dan output atau hasil keluaran pendidikan, maka mengadopsi (menggunakan)  atau  berpatokan  pada  sistem  ujian  Cambridge  ataupun  IB bukanlah jawaban yang efektif dan efisien. Bahkan sebenarnya menggerakkan semua  potensi  terbaik pendidikan  di  Indonesia  untuk  berpatokan ke  sistem
Cambridge adalah sebuah “pengkhianatan” dan tindakan kekeliruan terhadap tujuan  pendidikan  nasional  itu  sendiri.

Pendidikan itu adalah untuk anak-anak,   agar   mereka   menjadi   manusia   dewasa   dan   berakhlak   di lingkungannya, bukan pendidikan agar negara diakui oleh negara lain sebagai negara maju, atau agar diakui sebagai anggota OECD. Pendidikan bukan barang jualan yang harus dijual mahal kepada rakyat. Pendidikan adalah hak rakyat yang harus dipenuhi   pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat.

Sistem nasional ini belum sempurna. Tetapi menyempurnakan itu dengan  jalan  menciptakan  pendidikan  internasional,  laporan  John  Clegg,  yaitu seorang  peneliti  yang  dibawa  oleh  British  Council  ke  Indonesia  atas penelitiannya pada tahun 2007 tentang SBI disampaikan bahwa sebaiknya  program SBI ini diselenggarakan terlebih dahulu dalam jumlah yang dapat dikendalikan,  yaitu  dalam  jumlah  sepuluh  sekolah  misalnya.  Kemudian,
sekolah tersebut menjadi contoh sekolah-sekolah lain yang ada disekitarnya dan  sebelumnya  sekolah-sekolah  tersebut  harus  dipantau  secara  ketat dalam penyelenggaraannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s