Apa Masalahnya dengan Standar Nasional Indonesia?

oleh : Milya Sari, S.Pd., M.Si

Walaupun standar proses (pembelajaran), standar pendidik dan standar prasarana dan sarana sudah disiapkan, dan pendekatan “pembelajaran berpusat pada siswa” (student centered approach) telah lama dikumandangkan, namun suasana pembelajaran yang kondusif, aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan boleh dikatakan belum terinternalisasi oleh pendidikan dalam proses pembelajaran.

Mengapa hal ini bisa terjadi?.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 telah menetapkan  standar  pendidikan  nasional  yang  meliputi  standar:  (1)  isi;  (2) proses (3) sarana dan prasarana; (4) tenaga pendidik; (5) sistem evaluasi ; (6) kompetensi  lulusan; (7)  dana  dan  (8)  manajemen.  Jika  ke -8  standar  ini terpenuhi  maka  mutu  pendidikan  nasional  kita  akan  meningkat  dan  dapat bersaing dengan mutu pendidikan negara manapun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang SNP

  • Pasal 1. Ayat 6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
  • Pasal 1 ayat 7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
  • Pasal 1 ayat 8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

Kendala-kendala dalam pelaksanaannya

1)        Standar proses

Dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007; pasal 1 ayat (1) bahwa standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.
Dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, bahwa setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Untuk dapat memenuhi tuntutan pembelajaran dengan berpusat kepada peserta didik yakni pembelajaran yang mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar peserta didik, maka guru dituntut untuk dapat memilih strategi pembelajaran bervariasi sesuai tuntutan materi pembelajaran.

Pelaksanaan standar ini sangat berkaitan dengan guru. Nurfaisal (2012) menyatakan guru kesulitan dalam mengimplementasikan pemenuhan tuntutan standar proses dalam pembelajaran. Pembelajaran cendrung berjalan secara konvensional. Faktor yang mempengaruhi antara lain disebab media dan peralatan pembelajaran yang minim di sekolah, jumlah siswa yang terlalu besar dalam satu kelas, sehingga tidak mendukung diterapkannya pembelajaran yang aktif dan kreatif yang berpusat kepada siswa. Pendekatan pembelajaran yang terjadi lebih sering berpusat pada guru (teacher-centred approaches).

2)        Standar pendidik

Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, pendidik/guru adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan  dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki :

a.         Kompetensi Kepribadian, yakni kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

  1. Kompetensi Pedagogik, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
  2. Kompetensi Profesional, merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai guru.
  3. Kompetensi Sosial, berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Permasalahan guru di Indonesia sangat beragam, jika dikelompokkan berdasarkan empat kompetensi guru, maka permasalahan guru antara lain:

(1)    Kompetensi Profesional: kecakapan guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran; kecakapan guru menentukan dan menyajikan materi esensial; masih mengandalkan LKS yang dijual dipasaran, belum membuat bahan ajar sendiri; sains disajikan secara teoritis, belum menggunakan laboratorium secara optimal,

(2)    Kompetensi pedagogik : strategi yang digunakan kurang tepat; gaya mengajar yang kurang menyenangkan peserta didik; peran sebagai pendidik, pengjar dan pelatih belum optimal; tugas yang terlalu padat kepada peserta didik,

(3)    Kompetensi sosial/interpersonal: kurang terbuka terhadap kritikan teman sejawat;

(4)    Kompetensi personal/individu: afeksi guru belum bisa diteladani; kurang menerapkan disiplin bagi anak didik; komitmen, kinerja dan keiklasan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran masih kurang.

Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam pembelajaran dari aspek guru

  • Intake (kualitas input) dari calon guru dan kualitas dari LPTK penghasil guru

Rivai & Murni (2009) menyatakan permasalahan guru saat ini berasal dari input guru yang masuk LPTK. Kenyataan yang terlihat saat ini adalah calon guru berasal dari generasi muda kelas bawah (karena gaji guru rendah) dengan kemampuan yang rendah pula. Jadi, walaupun ikut berbagai pelatihan hasilnya tidak maksimal karena kemampuan dasarnya  yang lemah.

Syamsuri (2010) menyatakan tidak semua guru yang ada di sekolah saat ini dihasilkan oleh LPTK berkualitas. Padahal populasi guru yang belum profesional ini lebih besar dibandingkan dengan guru profesional alumni LPTK berkualitas.  LPTK yang kurang berkualitas itu (tidak mumpuni untuk menghasilkan guru profesional)  begitu  mudahnya merekrut mahasiswa baru (yang gagal memasuki LPTK bermutu) walau dosen, sarana, prasarana, dan profesionalitasnya tidak dimiliki.  Ada Perguruan Tinggi yang menerima 12 kelas (12 kelas dalam satu jurusan dalam bidang MSAINS) walau hanya memiliki beberapa dosen dan mempercayakan kuliahnya dibina oleh mahasiswa senior. Pada waktu kegiatan kuliah para mahasiswa sepi namun terasa ramai dan semarak ketika wisuda berlangsung. Kapan mereka kuliah? Di mana mereka praktek? Apakah mereka siap menjadi guru sains profesional?

Sejalan dengan kondisi di atas tantangan lain dalam pengembangan profesionalisme guru sains seperti yang dikemukakan Lufri (2008) adalah : guru kurang berpengalaman dalam pekerjaannya; rendahnya komitmen profesional guru dan etos kerjanya serta pengontrolan yang lemah dari pimpinan; minat baca yang rendah untuk mengembangkan diri; budaya mental dalam belajar yang hanya berorientasi pada ijazah dan pangkat; suka mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya menyalin RPP yang sudah ada tanpa menyesuaikan dengan kondisi sekolah  tempat dia bekerja, ini semua mempengaruhi kualitas pembelajaran sains di kelas.

  • Kualitas buku  pelajaran  yang digunakan guru.

Guru belum bisa membuat bahan ajar sendiri dan memilih materi-materi esensial dari mata pelajarannya. Pembelajaran tergantung kepada buku teks yang digunakan sekolah. Banyak buku teks sains saat ini  memberikan penekanan berlebihan pada  fakta ilmiah dan formula matematis sedangkan hubungan konsep-konsep dengan pengalaman atau fenomena alam sehari-hari, banyak  tidak dijelaskan.

  • Ijazah/tingkat pendidikan guru

Sebagian guru di Indonesia dinyatakan tidak layak mengajar. Untuk 2009/2010, dapat dilihat pada Tabel. 1, 2 dan 3 berikut ini.

Tabel. 1.  Persentase guru layak mengajar terhadap guru*) Tahun  2009/2010

TINGKAT

GURU

%

JUMLAH

LAYAK

SMP

638.014

556.998

87.30

SMA

327.163

262.597

80.26

Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang – Kemendiknas Tahun 2009/2010

Tabel 2 . Perkembangan persentase guru layak mengajar terhadap guru*) seluruhnya

Tahun              : 2006/2007–2009/2010

TINGKAT

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

SMP

487.512

78.04

536.416

86.26

550.406

87.50

556.998

87.30

SMA

215.722

75.48

237.094

77.52

250.270

76.61

262.597

80.26

Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang – Kemendiknas Tahun 2009/2010

Catatan/Notes :   Guru layak mengajar adalah guru yang berijazah Diploma III / Sarmud Keguruan dan ijazah di atasnya

*) Termasuk Kepala Sekolah

Kelayakan mengajar berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu sendiri. Untuk tahun 2009/2010 jumlah guru menurut ijazah tertinggi dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini;

Tabel 3.    Jumlah Guru Menurut Ijazah Tertinggi Di Indonesia

status sekolah                     : negeri+swasta

tahun                                      : 2009/2010

SEKOLAH

SLTA

PGSLP

D1

PGSLA

D2

Diploma

Sarjana

Pasca

Sarjana

TOTAL

Keguruan

Non

Keguruan

Keguruan

Bukan keguruan

Keguruan

Non keguruan

SD

212.522

99.349

19.410

750.167

28.284

10.974

331.500

32.301

2.619

1.487.126

SMP

-

-

47.393

32.719

54.919

12.826

422.154

29.500

8.653

608.164

SMA

-

-

7.840

5.189

20.699

6.916

244.646

23.489

8.376

316.155

Sumber: Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang – Kemendiknas Tahun 2009/2010

Data statistik pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tingkat SD masih banyak guru yang mempunyai ijazah SMA non keguruan, D1 dan D2. Untuk tingkat SMP dan SMA masih ada yang berijazah D1 dan D2  walaupun tidak ada lagi yang berijazah SMA. Ini termasuk guru yang tidak layak mengajar jika dilihat dari ijazah yang dimilikinya. Hal ini juga berkaitan dengan kekurangan guru secara umum di Indonesia. Menurut Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan NTT, Drs. Ismail Kasim, NTT masih kekurangan 15 ribu hingga 20 ribu orang guru. (http://dion-bata.blogspot.com/2009/03/menemukan-masalah-pendidikan-di-ntt-1.html.). Di daratan Pulau Sumba, banyak calon guru yang tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjadi guru dan ini sudah berlangsung sejak lama. Pemda NTT bahkan kesulitan untuk membuka unit sekolah baru untuk tingkat sekolah dasar dan SMP karena tidak punya guru dan bahkan jumlah gurunya terus menurun karena banyak guru yang memasuki masa pensiun. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan guru yang pensiun, maka diangkatlah guru SD dari tamatan SLTA non keguruan. Ini adalah fakta yang terjadi di lapangan.

Tentu saja ini berpengaruh pada kemampuan mengajar, yang diukur dengan penguasaan materi pelajaran dan metodologi pengajaran. Selain itu, masih banyak guru yang mengajar di luar bidang keahliannya, yang secara teknis disebut mismatch. Contoh ekstrem, guru sejarah mengajar matematika dan sains, yang terutama banyak dijumpai di madrasah (MI, MTs, MA). Guru mismatch ini jelas tidak mempunyai kompetensi untuk mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya sehingga dapat menurunkan mutu aktivitas pembelajaran.

Fenomena ini berkaitan dengan anggapan sebagian besar masyarakat terhadap profesi  guru. Tilaar (2002: 95-99) menyatakan ada beberapa anggapan yang salah atau kurang tepat terhadap profesi guru ini.

1)        Siapa yang tidak dapat berpikir dan berbuat, maka lebih baik dia memilih pekerjaan mengajar. Pendapat ini juga merupakan refleksi untuk “oknum” guru yang tidak kreatif, yang tidak membangkitkan kemampuan kreativitas peserta didik. Untuk itu mengembangkan kreativitas guru harus menjadi jiwa dari program pendidikan dan pelatihan guru.

2)        Profesi guru adalah profesi terbuka. Ini berasal dari anggapan bahwa untuk jadi guru tidak diperlukan syarat-syarat tertentu. Profesi guru bukanlah profesi sembarangan, tetapi harus memenuhi kriteria-kriteria profesional sehingga profesi guru bukan profesi terbuka.

3)        Siapa saja dapat dan boleh jadi guru. Ini berkaitan dengan anggapan siapa saja boleh jadi guru. Artinya siapa saja yang dapat berdiri di depan kelas tanpa mempunyai pengetahuan dan ketrampilan profesional boleh jadi guru. Ini yang menyebabkan masih ada guru yang mempunyai ijazah SMA non pendidikan, atau Menteri Pendidikan yang bukan berlatar pendidikan profesi guru.

  • Kebijakan pemerintah

1. Peningkatan mutu guru tergantung proyek.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mulai dari upaya pengubahan kurikulum (sekarang berlaku KTSP), peningkatan guru (penataran, seminar, pelatihan), manajemen sekolah, melengkapi media, laboratorium (sarana, prasarana), hingga ke penerbitan payung hukum dalam peningkatan mutu pendidikan dengan dikeluarkannya UU No 14 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Untuk menyukseskan upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut, Pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai negara.  Namun kerjasama tersebut umumnya kurang berarti dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hasil-hasil survai menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Biasanya, para guru bersemangat ketika “proyek” berlangsung, namun mereka akan kembali ke kebiasaan aslinya ketika “proyek” itu usai. Ini disebabkan belum dilaksanakannya pembinaan guru secara tetap/periodik, sehingga guru belajar sepanjang hayat seperti di Negara Jepang.

Disamping itu peran LPMP masih belum jelas, semua kegiatan masih tergantung proyek dan kerja sama dengan LPTK penghasil guru belum maksimal. Sebagai “bengkel” dari produk yang dihasilkan LPTK, seharusnya LPMP dan LPTK saling memberi informasi tentang apa yang dibutuhkan guru dilapangan  berdasarkan masalah yang dihadapi, sehingga  kurikulum yang ditawarkan LPTK dan pelatihan yang diberikan LPMP menjadi bermanfaat bagi guru/calon guru yang mengikutinya.

2. Ujian Nasional Membelenggu Guru

Faktor Kebijakan Pemerintah yang cukup mengganggu proses pembelajaran adalah Ujian Nasional (UN). Menjelang UN, semua perhatian sekolah tertuju pada persiapan menghadapi UN. Para guru yang biasanya aktif di MGMP menjadi tidak aktif.  Mereka sibuk mengadakan dril  dan latihan menyelesaikan soal untuk para siswanya. Tindakan guru sebelum UN, melakukan dril dan latihan penyelesaian soal.   Dril dan latihan soal  bukanlah upaya pembelajaran siswa dan tidak mendidik pendidikan. Siswa hanya disuruh menghafal fakta-fakta dalam ilmu melalui dril, padahal kemampuan seseorang menghafal ada batasnya.

Soal-soal dalam UN yang hanya berupa soal kognitif tidak banyak mengungkap apa saja yang dilakukan siswa ketika belajar di laboratorium  dan menggunakan media.  Di kelas para guru melatih siswa melakukan pengamatan, menganalisis, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen,  tetapi soal-soal UN tidak pernah mempermasalahkannya.  Akibatnya para guru enggan untuk melatih siswa berkegiatan karena soal UN tidak pernah beranjak dari hafalan di buku? Akhirnya guru kembali ke pola lama: berceramah, menyajikan semua materi yang banyak agar target tercapai dan melakukan drill untuk para siswanya.

  1. Beban kerja guru  24 jam seminggu yang memberatkan

Masalah lain yang muncul dari kebijakan sertifikasi adalah beban kerja guru yang dinilai memberatkan. Beban kerja yang tinggi membuat guru kurang mempunyai waktu untuk mempersiapkan pembelajarannya, ini membuat kualitas pembelajaran jadi menurun. Idealnya penilaian 24 jam tersebut berdasarkan kinerja, dimana kegiatan guru tidak hanya dinilai dari jumlah jam mengajar dikelas, tetapi kegiatannya dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, penelitian, bahan ajar juga jadi pertimbangan. Namun masalahnya siapa yang akan menilai kerja guru tersebut?

Untuk megatasi hal tersebut memerlukan perhatian berbagai pihak. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai kepemimpinan pembelajaran (instructional leader) yang peduli terhadap proses pembelajaran di sekolah akan selalu memperhatikan perkembangan pembelajaran di kelas. Perlu dimaklumi bahwa misi utama sekolah adalah mendidik semua siswa. Misi inilah yang kemudian menuntut sekolah sebagai organisasi harus memfokuskan pada pembelajaran (learning-focused schools), di bawah kendali kepala sekolah. Melakukan pengawasan secara efektif terhadap pelaksanaan pembelajaran baik oleh pengawas sekolah maupun oleh kepala sekolah. Peranan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan terkadang diabaikan. Padahal untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan pencapaian tujuan pendidikan diperlukan kontrol pelaksanaannya.

Berkaitan dengan pengawasan pembelajaran, adalah tanggung jawab pengawas sekolah dan kepala sekolah dan sekaligus dilakukan pembinaan kepada guru dalam pelaksanaan tugas. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilaksanakan pengawasan yang efektif dan tindaklanjut hasil pengawasan. Namun permasalahan juga muncul dari aspek pengawasan yang merupakan salah satu tugas manajeral kepala sekolah. Lufri (2011) menyatakan, salah satu yang mempengaruhi kinerja guru terutama guru sains dalam melaksanakan tugasnya berasal dari aspek manajerial; yaitu: Kurangnya perhatian pimpinan terhadap sarana dan prasarana sains (laboratorium dan media); Sulitnya meminta pengadaan alat dan bahan laboratorium; Pelatihan guru belum merata, artinya yang ikut pelatihan orangnya itu-itu juga; Kebijakan sekolah dipengaruhi oleh kepentingan birokrasi; Tidak ada reward bagi guru yang berprestasi & punishment bagi guru yang kinerjanya jelek; Tidak ada tagihan terhadap pada guru yang sudah mengikuti pelatihan untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan apa yang diperoleh selama pelatihan; Dll.

Syamsuri (2010) juga menyatakan Faktor Kepala Sekolah (KS) (juga Pengawas,  DIKNAS) memiliki hubungan  komando yang tegas dalam menentukan bentuk kegiatan guru di kelas. Hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Dirjen PMPTK menunjukkan bahwa 70% dari 250.000 KS tidak kompeten, terutama di bidang manajerial dan supervisi, sebagai kompetensi yang paling menentukan kualitas pendidikan.  Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya karena perekrutan KS tidak dilakukan berdasarkan keprofesionalan mereka sesuai dengan ketentuan, melainkan berdasar faktor-faktor lain, misalnya faktor politik. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pengangkatan KS (juga DIKNAS Kabupaten/Kota) ditentukan oleh Bupati atau Walikota. Dalam kondisi demikian, para guru melakukan pembelajaran di kelas tanpa adanya supervisi yang memadai.  Pengangkatan KS yang  ditentukan oleh Bupati atau Walikota membuat idealisme guru menjadi menurun. Guru yang krtitis tidak bisa muncul, karena kritikan yang tidak  disukai pimpinan akan menyebabkan mereka dimutasi. Kondisi ini membuat guru tertekan dalam bekerja sehingga kinerjanya menjadi lemah.

3)        Standar sanana dan prasarana

Dinas pendidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan di daerahnya. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan harus mempunyai perencanaan yang matang dalam pemenuhan fasilitas pembelajaran di sekolah.

Fasilitas Laboratorium , perpustakaan dan sarana prasarana lainnya. Kualitas sanpra dapat dilihat dari keberadaan Laboratorium dan Perpustakaan Sekolah.  Laboratorium ada tetapi terbatas, peralatan dan bahan tidak lengkap, sementara di dalam perpustakaan yang ada hanyalah buku yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Tidak ada pilihan buku yang ditawarkan kepada siswa yang dapat digunakan sebagai sumber belajar.  Kebijakan Pemerintah tentang pengadaan buku cenderung mengarahkan sekolah untuk memiliki buku seragam, tanpa variasi yang memadai.  Yulaelawati (2000), menyatakan rendahnya kinerja guru di bidang sains disebabkan karena faktor : Laboratorium belum memadai; ada laboratorium dengan peralatan mahal tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kemampuan guru mengoperasikan alat; dan karena kurikulum lebih mengutamakan sain secara teoritis.

Rendahnya kemampuan/kinerja  guru dalam kegiatan laboratorium disebabkan oleh berbagai hal. (1) rendahnya skill guru, karena memang kurangnya kegiatan di laboratorium dari LPTK menghasil gurru tersebut, (2) penghargaan Kepala Sekolah yang kurang kepada guru sains yang ditandai dengan kurangnya insentif bagi guru sains yang mengadakan kegiatan praktikum dan penyamaan beban kerja antara guru IPA dengan IPS, (3)  pemahaman guru sains yang rendah terhadap urgensi laboratorium dalam pembelajaran IPA.

Untuk sarana fisik banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya.

Oleh karena itu dinas pendidikan harus punya data yang akurat tentang fasilitas pembelajaran di sekolah. Namun keterbatasan anggaran selalu menjadi alasan klasik sebagai penyebab tidak terpenuhinya fasilitas pembelajaran di sekolah. UU Nomor 20 Th 2003, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.


 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s